Legislator PKB Samsir Dukung RDP Penggiling Bulukumba di DPRD

TITIKNOL BIZ – Ancaman kelangkaan beras di Bulukumba mulai mendapat tanggaoan legislatif. Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PKB, Samsir Siregar, menyatakan dukungan terhadap penggiling gabah lokal yang terancam berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku.

Kondisi ini sebelumnya disampaikan Forum Penggiling Padi Lokal Bulukumba (FPPLB) yang memperingatkan terganggunya ketahanan pangan daerah.

Maraknya pembeli dari luar daerah yang menyerap gabah dengan harga tinggi disebut menjadi pemicu utama.

Dalam jangka pendek, harga tinggi menguntungkan petani.

Namun FPPLB menilai, situasi tersebut berpotensi memicu efek domino berupa habisnya stok gabah lokal, berhentinya penggilingan, hingga kelangkaan beras dan lonjakan harga di pasar.

“Kami melihat ada pergerakan masif pembeli dari luar daerah yang menyerap gabah petani dengan harga tinggi. Di satu sisi ini menguntungkan petani dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan daerah. Gabah kita ‘lari’ keluar, sementara masyarakat kita sendiri bisa kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” tegas Koordinator FPPLB, Abbana.

Menanggapi hal itu, Samsir menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut stabilitas pangan masyarakat.

“Saya mendukung langkah para penggiling gabah yang menyuarakan kondisi ini. Ini memang harus dibicarakan bersama untuk kepentingan petani dan keberlangsungan penggilingan lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggilingan padi lokal merupakan bagian penting dalam rantai distribusi pangan. Jika berhenti beroperasi, pasokan beras daerah akan terganggu.

Selain itu, menurutnya, perlu ada perlindungan terhadap ekosistem pangan agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang cenderung menguntungkan pelaku bermodal besar dari luar daerah.

Samsir juga mengingatkan risiko kenaikan harga beras jika aliran gabah keluar daerah tidak dikendalikan.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Bulukumba tetap terpenuhi dengan harga yang wajar. Silahkan RDP itu hak masyarakat,” tutupnya. ***

Tim Penyusun

Tim Redaksi

Reporter

Jabbar Bahring

Editor